Featured Video

News Update :
Home » » 2011, Aceh Rawan Tindak Pidana Korupsi

2011, Aceh Rawan Tindak Pidana Korupsi

Thursday, September 1, 2011 1:59 PM

Kasus tindak pidana korupsi (tipikor) diperkirakan sangat rawan terjadi dalam pelaksanaan proyek-proyek pemerintah, terutama dalam pengadaan barang dan jasa sepanjang tahun 2011 di berbagai kabupaten/kota, dimana akan digelarnya pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada).

"Kami mensinyalir bahwa proyek di tahun 2010 dan di awal tahun 2011 di setiap kabupaten/kota di Aceh rawan terjadi penyimpangan karena penguasa yang masih berkesempatan (incumbent) ingin naik lagi akan mempersiapkan energinya dari hasil korupsi untuk Pilkada yang berlangsung pada 2011 ini," ujar Koordinator Badan Pekerja Solidaritas untuk Anti Korupsi (SuAK) Aceh, Teuku Neta Firdaus SE kepada wartawan, Senin (10/1).

Menurutnya, pada umumnya, energi itu berasal dari korupsi pengadaan barang dan jasa. Korupsi pengadaan lebih mudah dilakukan hanya karena melibatkan tiga pihak dibawah kewenangan satu pihak, yaitu penguasa sebagai pengguna barang dan jasa, sedangkan pengusaha (penyedia barang/jasa) dan panitia lelang tidak lebih hanya selirnya penguasa.

"Modusnya bisa macam-macam, mulai dari mekanisme tender yang dicurangi sampai dengan proyek yang terindikasi fiktif, seperti temuan indikasi korupsi pada proyek Dinas Pendidikan Nagan Raya oleh DPRK setempat, proyek belum dikerjakan, tapi serapan anggaran sudah mencapai 100 persen," ungkapnya.

Kasus ini selain merugikan keuangan negara dan warga, sektor ini bisa menjadikan anak didik akan menjadi bodoh karena keterbatasan fasilitas pendidikan. "Dugaan korupsi dalam kasus ini, sebab ada kehilangan uang rakyat, sementara mereka (pelaksana proyek) tidak melaksanakan sesuai dengan kontrak kerja. Ini ada penyimpangan dan terindikasi fiktif," katanya.

Neta Firdaus menambahkan, jika aparat penegak hukum tidak mau dianggap bekerjasama dalam kasus tersebut, maka SuAK Aceh meminta polisi dan jaksa supaya mengusut tuntas dugaan proyek fiktif tersebut. SuAK mendesak kasus ini segera diusut tuntas, karena kita sudah bosan dengan segala sikap aparat penegak hukum dalam pengusutan kasus korupsi, sementara kasusnya tidak pernah ditangani sampai tuntas.

Sebelas Kasus

Sementara itu, hasil monitoring yang dilakukan Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh atas kasus dugaan tindak pidana korupsi di Nagan Raya dalam tahun 2009-2010, mencatat sebanyak sebelas kasus terindikasi korupsi, dengan perincian di Dinas Pendidikan tercatat sebanyak dua kasus meliputi dugaan penggelapan dana dekonsentrasi yang berasal dari unit organisasi luar sekolah departemen pendidikan nasional dengan total Rp451 juta dan indikasi korupsi pengendapan bantuan dana tunjangan fungsional gaji guru total Rp3,4 miliar.

Penambahan atas kasus baru sebanyak 4 kasus menambah daftar panjang kasus korupsi di Nagan Raya, sehingga total saat ini kasus di Dinas Pendidikan menjadi 6 kasus, akan tetapi dari seluruh kasus tersebut belum ada satupun yang dituntaskan oleh aparat hukum, padahal diketahui kasus-kasus tersebut terjadi secara terencana dan terstruktur.

Keempat kasus baru yang ditemukan oleh DPRK Nagan Raya meliputi, Pengadaan buku perpustakaan SMP se-kabupaten Nagan raya, pengadaan buku perpustakaan SD, pengadaan alat laboratorium IPA SMP, pembangunan ruang kelas baru (RKB) SMP 6 Kuala, dengan total anggaran sebesar Rp4 miliar.

"Ini proyek yang dipaksakan untuk penyerapan anggaran semata, padahal jika dilihat desain dan mekanisme implimentasi atas anggaran maka proyek ini tidak bisa dilaksanakan tahun 2010, dan atas dasar inilah membuktikan tindakan pelanggaran yang menimbulkan dugaan tindak pidana korupsi ini secara terencana dan terstruktur oleh Dinas Pendidikan Nagan Raya," ujar Hayatuddin, Kadiv Advokasi Korupsi dan Monitoring Peradilan Badan Pekerja GeRAK Aceh.

Sumber: Harian Analisa15 Januari 2011
YOU MIGHT ALSO LIKE

0 comments:

Post a Comment

 

© Copyright IKNR News 2010 -2011 | Design by Herdiansyah Hamzah | Published by Borneo Templates | Powered by Blogger.com.