Featured Video

News Update :
Home » » Kemiskinan, Hanya untuk Kampanye?

Kemiskinan, Hanya untuk Kampanye?

Thursday, September 1, 2011 10:30 AM

Seorang politisi terpandang di kabupaten Nagan Raya terlihat berada di sebuah gubuk kecil berukuran 5×3 meter yang terbuat dari jejeran papan beratap rumbia. Sosoknya berbaur dengan lantai dari tanah dan barang-barang berserakan lainnya: baju-baju yang tergantung di rentangan tali dan alat masak yang terletak apa adanya di perabotan minim yang kumuh. Itulah gubuk milik Bu Warni.


Namun sayang, politisi itu, seorang tokoh DPRK, hanya berupa foto di dalam kalender yang dibagikan pada saat kampanye pemilu lalu. Tokoh DPRK itu tidak pernah menginjakkan kakinya ke gubuk milik Bu Warni, yang terletak di desa Kabu, kecamatan Darul Makmur, Nagan Raya, Aceh.
Begitulah yang saat ini bisa diberikan oleh pesta demokrasi di negeri pascakonflik: berlembar-lembar kalender merambah ke masyarakat miskin, menjadi tambalan dinding kayu yang berongga. Menjadi foto yang dipandangi dari sebuah kekuasaan yang begitu jauh di atas, namun konon merepresentasikan rakyatnya.

Gubuk Bu Warni adalah salah satu contoh kemiskinan dari penduduk yang hidup di sekitar wilayah hutan Rawa Tripa di Kuala Tripa. Namun, persoalan kemiskinan ini juga bersinggungan dengan ancaman lingkungan hidup dari penebangan berhektar-hektar hutan lindung di Nagan Raya oleh perusahaan sawit.

Menurut Walhi, lebih dari 50% hutan lindung tersebut sudah rusak. Padahal, hutan tersebut juga menjadi benteng alam di tepi Samudra Hindia bagi para penduduk dan ekosistem di wilayah barat Aceh tersebut, yang bersisian dengan bentangan kawasan lindung Leuser yang merentang dari Aceh Selatan, Aceh Tengah, hingga ujung Sumatera Utara.

Hari itu adalah siang yang terik di akhir Juni. Sebelumnya, saat pagi, ketika matahari mulai naik di atas horizon, saya melangkah di tepi hutan lindung rawa Tripa yang lahannya gosong akibat baru dibakar. Hutan tempat kami berhenti berada di kecamatan Kuala Tripa. Saya dan Bang Burhan, seorang wartawan yang hendak membuat berbagai liputan di wilayah Aceh, berjalan beberapa meter mendekat dari badan jalan untuk mengambil beberapa foto dari lahan yang tandus terbakar itu. Tanahnya, yang berupa rawa gambut, terasa seperti campuran pasir dan tanah lunak, yang membuat kaki kami sedikit menekan ke bawah ketika melangkah. Batang-batang pohon yang menghitam dan kering terbakar itu bergelimpangan di sekitar kami, sementara semak-semak kecil yang masih hijau — lolos dari api — malu-malu menyapa mata kami. Dari kejauhan, hamparan pepohonan rindang masih merentang, entah sampai kapan.

Saya berjongkok di depan bunga-bunga liar yang masih tersisa di tanah rawa gambut itu. Bunga-bunga kecil berwarna ungu dan kuning, dan tumbuhan kecil dengan bentuk bunga yang cantik. Saya memetik beberapa batangnya, menyusunnya rapi di tangan dengan rasa iba. Saya genggam itu dan meletakkannya di dalam mobil. Biarkan mereka kering dengan sendirinya…
Setelah cukup mengambil beberapa foto, kamipun melaju di Desa Kabu yang bersebelahan dengan Kuala Tripa.

Di Desa Kabu itulah kami singgah ke gubuk Bu Warni — sosok perempuan yang terlihat jauh lebih tua dari usianya yang masih 40 tahun itu: tubuhnya sangat kurus, kulitnya kering kecoklatan, dan tulang wajahnya begitu cekung sehingga kedua matanya terlihat begitu besar. Ia tersenyum lemah dan tak banyak bicara. Ketika ditanya-tanya, ia hanya mengeluarkan beberapa kata dalam bahasa Aceh, dan lebih banyak diam berpeluk pada tiang kayu di tengah gubuk itu.

Bu Warni bukan satu-satunya wajah kemiskinan di sudut desa itu. Di sepanjang jalan, deretan rumah dari papan kayu yang berukuran kecil beratap rumbia terlihat jelas. Kami sempat mampir ke beberapa rumah lainnya, bersilaturahim dengan para penghuninya. Isi rumah mereka bertumpuk bertambal sulam dengan berbagai perkakas dan barang-barang yang tergeletak sembarangan, berdesakkan dengan kasur tipis dan bilik seadanya. Persoalan seperti krisis air bersih di musim kemarau dan banjir di musim hujan menjadi balada rutinitas mereka, yang kini bertambah parah sejak terjadinya alih fungsi hutan lindung menjadi perkebunan sawit. Satu-satunya ‘rekonstruksi ekonomi’ yang diberikan oleh mereka adalah jalan beraspal.

Mestinya, sesuai dengan tradisi, setiap KK di desa tersebut mendapat sekitar 1-2 hektar lahan untuk diolah. Namun, perambahan lahan ratusan hektar oleh perusahaan sawit tersebut telah menimbulkan polemik tentang perbatasan tanah warga, garapan ekonomi produktif, hingga ancaman lingkungan.

Ilyas, seorang aktivis partai lokal, adalah kontak pertama yang kami temui di sana, tepatnya di sebuah kedai kopi milik salah satu aparat desa juga. Ia seorang pemuda bertubuh tegap dan berkulit coklat gelap dengan pembawaan yang mantap. Beberapa kali ia mengungkapkan bahwa ia tidak tamat SD, tapi partainya telah memberikannya pendidikan politik untuk membuatnya percaya bahwa aspirasi rakyat kecil seperti komunitasnya harus diperjuangkan.

Ia juga menceritakan kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat desanya untuk melawan perusahaan sawit tersebut. Beberapa saat kemudian seorang petinggi desa datang, istilahnya di Aceh adalah tuha peut, semacam dewan legislatif tingkat gampong, usianya mungkin sekitar 60-an. Selain itu seorang aktivis lingkungan juga bergabung dengan kami. Mereka semua mengungkapkan keresahan yang sama: perambahan lahan perusahaan sawit dan konflik-konflik kecil yang telah terjadi. Beberapa waktu lalu terjadi insiden dimana sejumlah warga ditangkap polisi karena membakar bilik milik pegawai perusahaan, di tanah yang diklaim warga bukan milik perusahaan.
“Bagaimana dengan upaya lobi dan tekanan ke DPRK?” tanya saya gelisah.

Mereka tersenyum sambil mendesah putus asa. “Jangankan kita datangkan, kita demo dan tidur-tiduran pun di depan gedung mereka sudah kita lakukan.” Sahut Ilyas.

Dan lingkaran setan itu pun terus bermain dalam komidi putarnya: terjadinya alih fungsi hutan oleh perusahaan sawit sejak jaman Orde Baru, perambahan hutan lindung, akses keadilan bagi warga yang ditutup kerannya, tidak adanya pertanggungjawaban sosial dari perusahaan, dan kemiskinan yang menyerang warga.

Saya mengamati kawan wartawan saya, Burhan, mewawancarai dengan intensif beberapa orang dan tokoh desa disana, termasuk Camat. Dua informasi yang di dapat dari dua belah pihak terasa bertentangan satu sama lain mengenai fakta soal perusahaan sawit, namun diakhirnya masih ada titik temu. Saya terbayang wajah Bu Warni dan wajah anak-anak yang tinggal di gubuk-gubuk itu. Saya teringat seikat bunga-bunga yang saya petik dari sisa lahan terbakar paginya. Mungkin para perempuan ini seperti bunga-bunga yang saya jepit di dalam mobil itu, yang akan layu segera oleh lembabnya mobil dan panasnya cuaca di luar. Sama seperti perempuan-perempuan itu: layu oleh jepitan kemiskinan.

“Saya sudah menyampaikan persoalan ini juga ke petinggi partai kami di Banda Aceh.” Kata Ilyas mulai berkisah sedikit. “Ya…kemudian memang ada tindak lanjutnya…” kurang lebih begitu lanjutnya.

Saya harap ‘tindak lanjut’ itu menjadi sebuah reaksi dan tindakan ‘berkelanjutan’. Saya harap para petinggi partai dan politisi di Banda Aceh itu tidak hanya berjibaku politik dengan kolega mereka di kedai-kedai kopi bergengsi, atau bermain poker facebook di kantor, atau bersosialisasi dengan para penguasa. Saya harap mereka juga berada di sudut-sudut terabaikan seperti di desa ini. Semoga mereka masih memiliki semangat dan dedikasi untuk turun lapangan seperti ‘dulu’.
Orang seperti Ilyas adalah hasil dari ‘turun lapangan’ para petinggi partai yang dulu giat ke daerah-daerah membangun basis partai. Ilyas tercerahkan akan hak-hak warga karena jasa mereka. Ilyas menunjukkan pada kami derita Bu Warni. Tapi Ilyas dan ratusan warga termarjinalkan itu masih akan selalu menunggu para petinggi partai, aktivis, dan politisi menyapa mereka kembali, memperjuangkan hak mereka. Setidaknya bukan setiap lima tahun sekali saja, apalagi melalui sekedar kalender politisi yang tertempel di dinding rombeng gubuk Bu Warni.

Akhirnya, semua retorika politik mengerucut pada kalender pejabat itu, yang hanya menjadi pelengkap kemiskinan warga. Menjadi penambal untuk rongga dinding kayu tapi tidak menjadi penambal untuk rongga dari hak-hak kesejahteraan mereka, hak atas tanah mereka, hak untuk memperjuangkan nasib tempat mereka.

Kalender itu menjadi satu-satunya pengingat bahwa mereka memiliki penguasa, pemerintah, dan wakil rakyat. Selebihnya, semua adalah pertaruhan nyawa mereka sendiri.
Usai dari perjalanan menjenguk mereka, saya berkomunikasi dengan kawan saya, salah satu pejabat partai di Banda Aceh, via SMS. Saya kisahkan singkat tentang kemiskinan yang saya temui padanya.

Dan jawaban kawan saya itu sederhana: “Ah, itu biasa.”
Biasa, tapi bukan berarti dapat dibenarkan, sahut saya. Dalam perjalanan balik, saya terduduk sambil berdiskusi dengan Burhan yang sedang mengendarai mobilnya. Kami saling menumpahkan kegelisahan terhadap situasi yang baru kami temui, sembari menatap sayup-sayup hutan Kuala Tripa yang mulai menjauh dari pandangan.

* Ditulis oleh: Rizki Affiat, alumnus Ilmu Politik Universitas Indonesia. Saat ini aktif di Liga Inong Acheh (LINA)

Sumber: IDEAS.com
YOU MIGHT ALSO LIKE

0 comments:

Post a Comment

 

© Copyright IKNR News 2010 -2011 | Design by Herdiansyah Hamzah | Published by Borneo Templates | Powered by Blogger.com.